|
| September 2010
|
| sun |
mon |
tue |
wed |
thu |
fri |
sat |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
| 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
| 26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
aug
|
oct
|
|
MANAJEMEN BYPASS
creator: Rahardi Ramelan
category: Opini
create date: 2005-08-29
user group:
role: all
|
KITA PERLU MANAJEMEN BYPASS
OLeh: Rahardi Ramelan
Guru Besar Fakultas Teknologi Industri, ITS Surabaya
Pemerintahan SBY dalam perkembangannya telah menerapkan juga manajemen by pass, overlay, dan ad hoc. untuk mempercepat proses mengatasi hambatan dan kebuntuan yang disebabkan antara lain oleh birokrasi.
Arus yang mengalami kemacetan, penyempitan, hambatan, kebuntuan ataupun penyumbatan, memerlukan perbaikan ataupun perombakan. Kalau perbaikan membutuhkan waktu yang lama atau sama sekali tidak dapat dilakukan, maka usaha untuk memperlancar arus tersebut dilakukan dengan cara melakukan by pass. Dalam kesehatan kita mengenal by pass pembuluh jantung koroner, kalau usaha di blow (perbaikan) tidak dapat menolong lagi. Untuk mengatasi meningkatnya arus lalu lintas, jalan by pass dibangun untuk mengatasi kemacetan. By pass Cawang Tanjung Priok. Ring road mengitari kota-kota besar merupakan solusi by pass, menghindari kemacetan lalu lintas di pusat kota. Ada juga solusi overlay untuk mengatasi penyempitan ataupun peningkatan arus aliran. Misalnya air minum kemasan adalah overlay, untuk mengatasi tidak memadainya jaringan air bersih melalui pipa. Teknologi wireless dalam telekomunikasi merupakan solusi overlay mengatasi keterbatasan jaringan kabel telepon (fixed line).
Demikian juga dalam manajemen, khususnya manajemen publik, aliran implementasi kebijakan operasional dan feedback-nya, sering mengalami sumbatan ataupun kebuntuan. Walaupun tugas pemerintahan dan administrasi negara telah dibagi habis kedalam unit-unit (departemen, badan, lembaga, komisi, dan lain-lain) yang ada, maupun kedalam pemerintahan di daerah (provinsi, daerah khusus, kabupaten/kota, dan lain-lain), tetapi sering dirasa adanya keterlambatan dan kekosongan. Disisi lain feed back yang secara umum dilakukan melalui berbagai media masa, lembaga swadaya masyarakat, dan institusi pengawasan dan monitoring lainnya, sering tidak sampai ketujuannya, terjadi distorsi, dan tidak mewakili masyarakat yang sebenarnya (the silent majority). Lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ikut mengawal jalannnya kebijakan dalam beberapa bidang, dengan nama -----watch , terus mengadakan kajian dan memberikan feed back. Umpan balik telah diberikan kepada pemerintah secara langsung, kepada berbagai lembaga, maupun kepada masyarakat melalui media masa secara terbuka. DPR dan DPRD yang sebenarnya juga mempunyai tugas pengawasan, akhir-akhir ini telah kehilangan legitimasi sebagai wakil rakyat. Kenyataan ini menunjukkan bahwa terjadi penyumbatan dan kebuntuan dalam arus dua arah antara pimpinan pemerintahan dengan masyarakat luas.
SBY telah memulai pemerintahannya dengan mengadakan perubahan struktur kabinet, tentu dengan harapan akan lebih efektif menangani permasalahan bangsa. Tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Sampai pernah terlontar pernyataan bahwa Kabinet Persatuan Indonesia telah banyak menetapkan kebijakan politik dalam mengadakan perubahan, dan langkah-langkah menanggulangi keterpurukan bangsa, tetapi jajaran birokrasi belum dapat menyesuaikan dengan perubahan yang baru. Cita-cita bangsa dan rakyat kita yang sering disampaikan oleh Presiden SBY, yang seharusnya dimengerti sebagai arahan dan perintah bagi pembantu-pembantunya, kerap kali tinggal hanya sebagai himbauan dan slogan. Dalam situasi yang demikian itulah, kalau perombakan, karena sesuatu hal, belum dapat dilaksanakan, maka diperlukan solusi by pass atau overlay dalam menormalkan, memeprlancar pelaksanaan kebijakan presiden sebagai pimpinan pemerintahan.
Pemanfaatan teknologi SMS melalui jaringan telepon merupakan upaya SBY mengatasi kebuntuan feedback, sehingga diperlukan adanya by pass. Mungkin juga SBY dapat memanfaatkan jaringan internet melalui Web Log atau Blog.
Dalam penyelesaian beberapa permasalahan bangsa yang penting dan mendesak, SBY telah melakukan solusi by pass. Pembentukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh - Nias, merupakan langkah yang tepat untuk dapat mengkoordinasikan berbagai upaya rehabilitasi baik yang diselenggarakan pemerintah, lembaga-lembaga masyarakat, serta bantuan dari luar negeri. Tim Penuntasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas TIPIKOR), merupakan operasi by pass yang bersifat koordinatif. Atau ketidak percayaan pada institusi yang ada? Sampai-sampai dengan pembentukan Timtas TIPIKOR, muncul istilah ada dua matahari di Kejaksaan Agung . Perundingan dengan GAM di Helsinki yang telah menghasilkan MOU, menunjukan bahwa SBY sudah tidak yakin dengan solusi konvensional dalam mengadakan perundingan. Pro dan kontra muncul, malah dalam jajaran kabinet sendiri timbul perbedaan persepsi. SBY telah mampu meredamnya. Sementara persepsi yang berbeda dan memojokkan SBY dikalangan DPR dan masyarakat, sudah mulai mereda dan diatasi.
Pembentukan institusi by pass (mungkin dirasakan juga sebagai overlay) yang demikian, memang sering mengundang kritik dan polemik. Ingat di zaman Orde Baru, pembentukan Tim Evaluasi Pengadaan (TEP/Tim Keppres 10) di SekNeg, dimaksudkan untuk melakukan standarisasi harga dan penggalakan pemakaian barang dan jasa dalam negeri, dalam pengadaan pemerintah. Pembentukan BPPT, misalnya, diperuntukkan untuk mengatasi proses implementasi hasil-hasil riset dari lembaga-lembaga penelitian yang ada. Pembentukan berbagai Otorita (otorita Asahan, jatiluhur, Batam, dlsb), merupakan terobosan dalam mengelola proyek yang memerlukan satu pimpinan eksekutif yang cepat dan indipenden. Pada waktu itu pembentukan institusi by pass dan overlay ini telah juga mengundang kritik yang pedas. Dengan solusi sperti ini, sekarang juga telah muncul kritik dan ketidak puasan terutama dari lembaga-lembaga yang terkena by pass ini.
Penanganan masalah Aceh dan korupsi dengan memanfaatkan institusi by pass, telah mulai menunjukan hasilnya.
Kita masih menghadapi berbagai masalah yang bukan hanya penting, tapi telah mendesak untuk diatasi. Masalah pendidikan, pertanian, perjudian, pelayanan kesehatan, bbm dan tenaga listrik, serta masalah-masalah investasi masih terus menghadang langkah SBY. Kalau SBY tidak akan mengadakan perombakan, baik struktur ataupun personalia pada lembaga-lembaga yang ada, sudah saatnya bagi SBY sebaiknya membentuk institusi by pass untuk mengambil langkah- langkah terobosan.
Masalah mendesak seperti pemberantasan judi, tidak mungkin hanya dilakukan oleh kepolisian seperti sekarang ini. Penggrebekaan tempat-tempat perjudian besar, sering hanya mendapatkan peralatan judinya saja. Demikian juga misalnya masalah penyelundupan dan ilegal logging, sudah harus ditangani oleh tim khusus, yang melibatkan berbagai unsur. Jangan sampai gebrakan SBY ini, hanya jadi polesan politik sesaat.
Dibidang ekonomi juga banyak hal-hal yang harus ditangani secara by pass maupun overlay. Misalnya industri tekstil dan produk tekstil, sudah lama dibahas oleh berbagai institusi dan lembaga. Saling tuding atau saling tunggu. Kita sudah jauh ketinggalan dari negara-negara tetangga kita. Dulu kita jadi tempat pindahnya sunset industri dari Jepang, lalu dari Korea dan Taiwan. Sekarang dari Cina. Apakah kita akan terus begini saja? Demikian juga industri IT. SBY mempunyai komitmen yang besar. Bill Gates diundang untuk software, Cina dibujuk untuk hardware. Industri hardware kita pernah mempunyai kemampuan yang dapat diandalkan. Anak muda kita di Yogya hebat-hebat dalam software. Kita pernah memiliki pusat-pusat software seperti Bali Camp di Bali, Bintaro dan BSD. Demikian juga dalam bioteknologi. Banyak kemampuan kita yang terfragmentasi. Kita sudah tidak punya waktu lagi institusi-institusi pemerintah maupun swasta untuk membuat pernyatannya masing-masing, yang kemudian menimbulkan polemik.
Kita menghimbau SBY untuk segera membuat terobosan lagi. By pass. Overlay.
LP Cipinang, Agustus 2005.
(dimuat Koran Tempo, 26 Agustus 2005)
|
|
|
|
add comment
|
|