BULOGGATE II DAN RAHARDI

You are not logged in
You are here: home  -  presentation  -  show presentation
Login
email

Password

 
I forgot my password.
please send me a new one.

September 2014
sun mon tue wed thu fri sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
aug  |  oct

Google Search

BULOGGATE II DAN RAHARDI
creator: Rahardi Ramelan
category: Papers
create date: 2005-08-05
user group:
role: all
UNTUK KEADILAN  PRO JUSTISIA - DEMI KEADILAN


UNTUK KEADILAN  semboyan yang dipakai oleh kejaksaan dalam dakwaan dan tuntutan
PRO JUSTISIA  slogan yang dipakai oleh para pembela dalam pledooi
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  kalimat pertama dalam putusan pengadillan.

Betapa bahagia dan terhormatnya menjadi warganegara dan anak bangsa yang mempunyai institusi pengadilan dan para pelakunya yang menempatkan KEADILAN diatas segalanya, seperti slogan-slogan diatas.
Tetapi kenyataan menunjukan hal yang berbeda, etika, integritas, dan nurani para penegak hukum dibumi yang memiliki ideologi PANCASILA ini telah menjadi bahan pembicaraan dan cemoohan. Hal tersebut disebabkan oleh bermunculannya berbagai aroma dalam proses peradilan, selain aroma keadilan. Aroma kekuasaan dan penguasa, aroma politik, dan aroma uang. Menjalani proses pengadilan yang melelahkan dan diselimuti berbagai aroma tersebut, telah mengilhami saya memberikan judul pembelaan pribadi JALAN TERJAL MENEGAKKAN KEADILAN, MENOLAK KOMPROMI MENJADI KORBAN POLITIK. Judul ini juga yang saya pergunakan secara konsisten pada proses banding dan kasasi, karena kenyataannya memang demikian.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah menjatuhkan vonis dengan hukuman penjara 2 tahun, pada tanggal 24 Desember 2002. Selanjutnya setelah melalui proses ditingkat banding, Pengadilan Tinggi telah memperkuat keputusan Pengadilan Negeri, pada tanggal 31 Desember 2003. Setelah itu saya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan keadilan, dan prosesnya sampai hari ini masih berjalan.
Dalam kasus yang sering disebut dengan Buloggate II, setelah pembacaan vonis oleh Majelis Hakim pada anggal 24 Desember 2004, saya mengatakan bahwa Bulogate II ini adalah kasus politik yang dijadikan kasus hukum tindak pidana korupsi. Sepertinya sejak awal kasus ini digulirkan sudah diciptakan skenario, untuk mengamankan para politisi dan partai politik, agar kelihatan bersih dan jauh dari kasus ini. Karena saya bukan seorang politisi, hal tersebut pada awalnya sama sekali tidak saya sadari. Ternyata mereka telah menjadikan saya sebagai kambing hitam. Dengan menghalalkan segala cara, mereka membentuk opini dan merekayasa bukti bahwa yang bersalah adalah bukan mereka. Marilah kita menengok kebelakang, apa yang telah terjadi:

Babak Pendahuluan  Masalah dana non bujeter Bulog yang dicurigai mengalir ke Partai Golkar, yang dikenal dengan julukkan Buloggate II, telah muncul sejak Juni 2000. Dokumen milik negara di Bulog telah dijadikan alat politik, termasuk dengan cara menghilangkannya. Prof. DR. Mahfud selaku Menteri Pertahanan pada waktu itu, dengan data yang diterima dari DR. Rizal Ramli selaku Kepala Bulog, telah melaporkan penggunaan dana non bujeter Bulog yang dicurigai diperuntukkan keperluan Partai Golkar. Tetapi kasus ini mereda dengan munculnya kasus baru, yang kemudian dikenal sebagai Buloggate I. Munculnya kasus Buloggate I dan Buloggate II ini menggambarkan adanya perebutan kekuasaan antara Partai Golkar dengan PKB pada waktu itu. Buloggate I yang menyudutkan Presiden Abdurachman Wahid (Gusdur), telah dihadang oleh penguasa melalui Kejaksaan Agung. Kasus politik telah berubah menjadi kasus pidana korupsi. Upaya menurunkan suhu pertentangan politik, telah mempengaruhi juga kasus Buloggate II untuk tidak di- blow up, dan kenyataannya kasus ini kemudian agak mereda.

Babak Pertama  Menjelang sidang istimewa MPR, pada bulan Juli 2001, Buloggate II dimunculkan lagi oleh Kejaksaaan Agung, dan telah menetapkan saya sebagai tersangka. Penetapan yang dirasa sangat mendadak dan bertentangan dengan pemberitaan sebelumnya, yang menempatkan saya sebagai saksi dalam kasus yang melibatkan Ir. Akbar Tandjung. Proses character assassination terhadap diri saya telah dijalankan oleh berbagai kekuatan politik. Saya telah dituduh dan dicap sebagai seorang koruptor sekelas dengan Prayogo Pangestu dan Nursalim. Saya katanya bersembunyi diluar negeri sehingga harus dikejar oleh Interpol. Walaupun pada waktu itu saya masih berstatus sebagai anggota Dewan Pembina Partai Golkar, tapi tidak ada satu katapun pembelaan yang keluar dari Partai Golkar maupun dari mantan atasan saya, Presiden BJ Habibie. Dalam keadaan semacam ini, malah para elit Partai Golkar makin gencar menghimbau saya untuk tidak kembali ketanah air. Dan mereka meyakinkan saya bahwa perubahan akan terjadi setelah adanya pergantian kekuasaan. Disisi lain Menristek yang berasal dari PKB, mendesak saya segera kembali ke Indonesia. Sidang Istimewa MPR pada akhir bulan Juli 2001, tidak menempatkan Partai Golkar pada posisi yang lebih baik. Walaupun masih bisa menempatkan beberapa kadernya sebagai anggota kabinet, tapi koalisi yang terbentuk dengan PDIP pada waktu itu sangat semu. Didasari kekhawatiran bahwa Buloggate II akan mencuat kembali, partai Golkar tidak tinggal diam. Manuver politik dilancarkan, dengan menegaskan bahwa yang bertanggung jawab atas penggunaan dana nonbujeter Bulog tersebut adalah Kepala Bulog pada waktu itu. Seorang fungsionaris Partai Golkar, melalui saudara Yan Juanda (yang kemudian menjadi anggota tim penasihat hukum saya), mengirimkan skema aliran dana non bujeter Bulog dimana meminta agar saya mau menyetujuinya. Skema tersebut sama sekali tidak mencerminkan apa yang telah terjadi, saya diminta untuk mengakui bahwa dana 40 milyar tersebut diserahkan oleh saya kepada Yayasan Raudhatul Yannah. Nama-nama fungsionaris Partai Golkar yang sebelumnya jelas-jelas ada didaftar yang terkait dengan kasus tersebut menjadi hilang. Nama Enggartiasto yang disebut-sebut oleh Kejaksaan Agung untuk menjadi saksi juga ikut hilang. Character assassination terhadap saya secara gencar dilakukan melalui kekuatan-kekuatan politik yang ada. Dalam upaya memperebutkan jabatan Jaksa Agung, kembali Kejaksaan Agung, yang dipimpin oleh pejabat sementaranya, memulai lagi secara gencar menyudutkan saya, dengan menyamakan saya sebagai seorang koruptor yang kabur. Seorang diplomat di Konsulat Jenderal RI di Hamburg-pun ikut bermain, dengan mengatakan bahwa saya berada di Yunani. Entah ia ingin jadi pahlawan atau atas perintah kelompok tertentu. Dengan tidak adanya pembelaan dari siapapun juga, dan atas nasihat mantan Presiden BJ Habibie, saya kembali ke Indonesia untuk mengembalikan martabat saya yang telah dizholimi oleh satu kekuasaan, kekuasaan politik, tanpa pembelaan dari siapapun juga. Kalau menengok apa yang terjadi waktu itu, tidak bisa disangkal lagi adanya skenario untuk memojokkan diri saya. Menghadapi kasus ini mengharuskan saya meninggalkan pekerjaan di MIT  AS, dan harus menunda rencana menjadi pengajar tetap di NIT  Hamburg, Jerman.

Babak Kedua  Dalam keadaan terpojok itulah saya kembali ke Indonesia. Harga diri saya telah diinjak-injak oleh penguasa dan elit politik dilingkungan saya sendiri. Tidak ada lagi kawan yang berani membela secara terang-terangan. Saya harus membela diri sendiri. Bersama isteri dan keluarga serta kawan-kawan dekat saya berupaya menegakkan kembali harga diri yang telah diinjak-injak. Pemeriksaan di Kejaksaan Agung terus berjalan dan tanpa disadari saya terperangkap lebih mendalam dengan menunjuk tim penasihat hukum yang juga tim penasihat hukum mantan Presiden BJ Habibie dan Prof. DR. Haryono Suyono, yang menjadi saksi dalam perkara saya. Beberapa anggota tim penasihat hukum, ternyata juga penasihat hukum Partai Golkar. Segala langkah dan strategi yang saya bangun dengan para penasihat hukum selalu diketahui oleh tim hukum Partai Golkar. Saya selalu dijanjikan bahwa akan segera mendapat status SP3, tentu dengan segala biaya yang harus saya tanggung. Saya pernah mempertanyakan kepada Tim Penasihat Hukum mengenai isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) mantan BJ Habibie yang sama sekali tidak meliputi semua kasus tuduhan yang dilontarkan kepada saya, sama sekali tidak menggambarkan apa yang terjadi. Tetapi Tim Penasihat Hukum selalu mengatakan bahwa itu sudah cukup. Dengan lingkungan dekat BJ Habibie, saya menghadapi permasalahan lain, saya telah disodori jabatan baru dalam The Habibie Center, yang berbeda dengan kesepakatan saya dengan BJ Habibie sendiri. Saya yakin BJ Habibie mengetahui secara pasti bahwa jabatan baru yang disodorkan tersebut akan saya tolak. Dan saya memang menolaknya. Makin lengkaplah proses pengucilan diri saya dari kelompok-kelompok elit Partai Golkar yang masih ingin berkuasa. Semuanya lepas tangan dan tanggung jawab atas segala sesuatu yang pernah saya lakukan dalam pemakaian dana non bujeter Bulog, semuanya dibebankan kepada saya sendiri didepan hukum. Kejam dunia politik ini. Dalam pemeriksaan Akbar Tandjung, kebohongan demi kebohongan terus berjalan. Masyarakat diberi tontonan cerita kebohongan para politisi. Kalau saja penulis Carlo Collodi masih hidup, ia bisa melanjutkan karyanya dengan cerita baru Petualangan Pinokio di Indonesia. Sayangnya didunia nyata ciri fisik seorang pembohong tidak kelihatan. Jadi kebohongan terus berjalan. Meja dipaksa jadi saksi. Dalam keadaan demikian saya tetap diminta untuk menerima skema aliran dana non bujeter Bulog seperti yang pernah saya terima di AS. Skema tersebut disodorkan kembali dalam pertemuan di hotel Grand Mahakam, yang kemudian dikenal sebagai Skenario Mahakam. Proses ini diakhiri dengan dijadikannya saya sebagai terdakwa, dan langsung dijebloskan kedalam tahanan dipenjara Cipinang.

Babak Ketiga  Saya dijadikan terdakwa dan terus ditahan. Kejadian tersebut mengejutkan saya dan sebagian besar tim penasihat hukum. Anggota tim penasihat hukum yang selama ini berunding dengan pejabat Kejaksaan Agung dan menjamin SP3, malah kelihatan sibuk dengan pejabat Kejaksaan Tinggi dan LP Cipinang. Tapi tidak jelas maksudnya, apakah pembicaraan atau perundingan. Di Cipinang saya dimasukkan kedalam blok yang dihuni narapidana dengan hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman penjara puluhan tahun. Mereka yang dihukum karena pembunuhan, penipuan, dan terlibat narkoba. Narapidana dari berbagai negara seperti Nepal, Thailand, Amerika Serikat, Australia, Singapura dan Indonesia. Tentu ada maksud mereka menempatkan saya diblok tersebut. Bukan diblok dimana para elit biasanya ditahan. Saya harus tidur bersebelahan dengan pembunuh. Isteri saya mendengar kabar dan selentingan bahwa saya ditahan diblok tersebut agar bersedia berkrompomi dengan lobby yang disodorkan. Lobby dengan berbagai aroma kekuasaan, politik dan uang. Perkara Buloggate II disidangkan dalam dua majelis yang terpisah. Majelis Akbar Tandjung dan majelis Rahardi Ramelan. Dalam hal dana 40 milyar, sidang pengadilan menjadi tontonan dan hiburan masyarakat. Seperti pentas karya Carlo Collodi. Kontraktor, pejabat dan politisi beramai-ramai berbohong, tapi hidungnya tidak bertambah panjang, mungkin hatinya yang mengecil. Atau tidak berani berdiri didepan cermin untuk melihat hidungnya. Dakwaan terhadap saya telah melebar, dari semula dugaan adanya aliran dana nonbujeter Bulog ke Partai Golkar, menjadi dakwaan penyimpangan penggunaan dana nonbujeter Bulog. Kejanggalan terjadi pada beberapa dakwaan. Untuk dana 10 milyar Jenderal Wiranto dijadikan saksi, tapi perwira yang langsung menerima uang tersebut tidak dijadikan saksi. Lain halnya dengan dakwaan korupsi dana untuk keperluan Paspampres, Komandan Paspampres tidak diajukan sebagai saksi. Yang bersaksi adalah perwira yang menerima langsung dana tersebut. Dalam hal dakwaan pencairan bank garansi PT Goro Batara Sakti, tidak seorangpun dari perusahaan tersebut yang diajukan jadi saksi. DR. Laode Kamaluddin yang menerima dana sebesar 400 juta, tidak diajukan sebagai saksi, anehnya yang dijadikan saksi adalah seorang pelaksana yang menerima uang dari DR. Laode Kamaluddin sebesar 100 juta. Hal ini jelas menunjukan bahwa para pejabat yang langsung berada dibawah Presiden BJ Habibie diatur untuk tidak dimunculkan dipersidangan. Demikian juga saksi-saksi kunci dari Patai Golkar yang dimintakan kehadirannya dalam sidang telah ditolak oleh Majelis Hakim.
Akhirnya pada tanggal 24 Desember 2002, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah membacakan putusannya (vonis). Setelah proses persidangan selesai dan vonis dijatuhkan, maka saya bersama tim penasihat hukum sadar ternyata permainan politik sudah dimulai dari pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Dan saran tim penasihat hukum (sebelum diganti) untuk tidak melakukan eksepsi atas dakwaan pada waktu itu merupakan kesalahan yang mendasar, dan rupanya hal tersebut sudah direncanakan sejak awal.
Putusan Pengadilan, menyatakan bahwa saya telah terbukti bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi dalam dua hal:
Pertama  Pengeluaran dana nonbujeter Bulog sebesar Rp. 4.630.520.784.-, untuk pencairan bank garansi dalam pembatalan perjanjian tukar guling dengan PT Goro Batara Sakti. Pertimbangan yang dipakai Majelis Hakim, menyatakan bahwa uang tersebut tidak kembali sepenuhnya. Yang telah kembali hanya 1,1 milyar. Walaupun diakui oleh majelis bahwa proses penagihan masih berjalan dan tidak ada kerugian negara, tapi tetap dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Secara jelas Majelis Hakim telah mengenyampingkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan mengenai pengeluaran dana tersebut dan telah membuat kesimpulan sendiri yang bertentangan dengan fakta hukum. Fakta hukum dalam persidangan yang didukung oleh kesaksian para saksi menyatakan bahwa seluruh dana yang dikeluarkan oleh Bulog telah kembali seluruhnya ditambah dengan 1,1 milyar, menjadi 5,7 milyar.
Kedua  Pengeluaran dana nonbujeter Bulog yang diterima oleh DR. Laode Kamaluddin sebesar Rp. 400 juta, untuk Pemberitaan Berimbang Bagi Mass Media berkenaan pelaksanaan Sidang Umum MPR tahun 1999. Majelis mengambil kesimpulan bahwa yang diuntungkan hanyalah DR. Laode Kamaluddin, karena tidak dapat mempertanggung jawabkan bahwa dana tersebut telah disampaikan kepada para pengelola Media Massa. Dan pengeluaran dana tersebut bukan atas perintah Presiden. Dan untuk hal itu majelis berpendapat telah terjadi kerugian Negara, dan merupakan tindak pidana korupsi. Majelis Hakim telah mengabaikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan tidak mempertimbangkan sama sekali keterangan saksi Mayjen (pur) Gholid Ghozali yang menyatakan bahwa adanya telepon dari Presiden agar terdakwa menerima DR. Laode Kamaluddin, serta menyatakan bahwa laporan pertanggung jawaban pemanfaatan dana 400 juta telah diterima olehnya.
Sekali lagi ternyata menolak kompromi menyebabkan begitu terjalnya upaya menegakkan kebenaran demi keadilan. Dan akhirnya saya harus menjadi korban. Tetapi jalan itulah yang telah saya pilih bersama isteri saya, menolak kompromi untuk menegakkan kebenaran.

Bagian Keempat  Ketidak puasan atas proses persidangan dan putusan Majelis Hakim, maka saya segera mengajukan banding. Dalam pengajuan banding tersebut difokuskan untuk membeberkan kembali masalah kedua hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta dalam menghukum saya -

Pertama  Mengenai pengeluaran dana untuk pencairan bank garansi dalam rangka pembatalan tukar guling dengan PT Goro Batara Sakti. Walaupun mengenai hal ini dalam persidangan, dalam nota pembelaan, serta dalam duplik telah secara rinci dijelaskan, maka dalam memori banding dan kontra memori banding telah dijelaskan kembali, bahwa pengeluaran dana sebesar Rp. 4.630.520. 784.- tersebut, dalam waktu satu hari bank garansi telah cair dan masuk kerekening Bulog sebesar Rp Rp. 5.788.150.980.- yang merupakan keseluruhan nilai bank garansi. Kalau saja upaya tersebut tidak dilakukan, maka dana sebesar Rp. 1.164.094.000.- akan tetap berada di Bank Nusa Nasional yang telah dinyatakan sebagai Bank Take Over (BTO), dan Bulog tidak dapat memanfaatkannya dalam situasi krisis pada waktu itu. Sedangkan mengenai masih adanya hutang PT Goro proses penagihan tetap dilakukan oleh Bulog sampai sekarang.

Kedua - Dikeluarkannya dana sebesar Rp. 400 juta, untuk kepentingan forum Pengembangan Demokrasi Melalui Pemberitaan Pers yang Obyektif dan Berimbang, yang diterima oleh DR. Laode Kamaluddin melalui Mayjen (purnawirawan) Cholid Ghozali (waktu itu menjabat Irjen Deperindag). Didalam persidangan, nota pembelaan dan duplik berulang kali telah diungkapkan bahwa seluruh dana tersebut telah dipertanggung jawabkan oleh DR. Laode Kamaluddin, dan bukti pertanggung jawabannya telah diserahkan kepada Mayjen Cholid Ghozali. Tanda bukti pertanggung jawaban tersebut juga ditunjukan dalam persidangan. Tetapi dalam dokumen yang diteruskan oleh Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi tidak tercantum sama sekali tentang keberadaan dokumen pertanggung jawaban DR. Laode Kamaluddin atas pemakaian uang sebesar 400 juta. Oleh karena itu setelah saya menerima kopi laporan tersebut dari Mayjen Cholid Ghozali, saya telah menyampaikan kepada pengadilan Tinggi Jakarta Memori Banding Tambahan yang dilengkapi dengan kopi laporan pertanggung jawaban DR. Laode Kamaluddin yang telah dilegalisir oleh Notaris Ny. Asmara Noer, S.H.
Pada tanggal 31 Desember 2003, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengabaikan Memori Banding Tambahan Terdakwa yang justru memberikan fakta hukum pertanggung jawaban penggunaan 400 juta. Selain itu Majelis Hakim menyatakan bahwa kontra memori banding tidak diajukan oleh kedua pihak. Kedua hal tersebut betul-betul bertentangan dengan kenyataan dan bukti penerimaan dokumen-dokumen tersebut oleh Pengadilan Tinggi. Saya benar-benar tidak mengerti permainan apa yang sedang berjalan. Aroma apa yang menyelimuti proses ini.
Saya dengan Tim Penasihat Hukum merasa kecewa dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut. Yang kesemua ini mendorong saya untuk mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.

Bagian Kelima  Dengan telah dibebaskannya Akbar Tandjung dalam tingkat kasasi, dan setelah mempelajari berbagai pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang mendasari putusan tersebut, maka timbul perasaan lega didiri saya bahwa para Hakim Agung dapat mengambil esensi yang sebenarnya dari kewenangan seorang Kepala Bulog. Kewenangan yang didasari oleh konvensi telah diartikan dengan benar oleh Majelis Hakim kasasi. Sampai hari ini proses kasus saya ini masih berada di Mahkamah Agung. Saya dan tim penasihat hukum tidak dapat memonitor perkembangannnya yang dirasakan sangat tertutup. Dengan berbagai pertimbangan yang telah disampaikan dalam Memori Kasasi dan Kontra Memori Kasasi termasuk masalah keteledoran Pengadilan Tinggi atas dokumen-dokumen yang telah diserahkan, dan mengenai kewenangan Kepala Bulog yang didasari konvensi, sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Kasasi dalam kasus Akbar Tandjung, dan didasari juga atas keyakinan bahwa hukum berlaku tidak diskriminatif untuk semua warganegara tanpa pandang bulu, saya berharap bahwa Majelis Hakim Kasasi di Mahkamah Agung akan membebaskan saya dari segala dakwaan.
Adanya putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, pada tanggal 29 Desember 2004, dalam kasus dana nonbujeter Bulog untuk pencairan bank garansi PT Goro Batara Sakti, yang melibatkan Drs. Achmad Ruskandar MBA , dalam pertimbangannya (halaman 19) menyatakan - Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas maka sebenarnya kerugian Negara secara riil tidak ada, karena dana talangan sebesar Rp. 4.688.150.980 telah kembali seutuhnya dalam waktu hanya satu hari dan bahkan telah berhasil menarik dana Bank Garansi yang tidak dapat dicairkan sebelumnya yang jumlahnya sebesar Rp 1.100.000.000,-, kemudian halaman 20)  Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Pengadilan Tinggi menilai, bahwa tindakan terdakwa itu salah dari Administrasi Keuangan, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa sebenarnya ada itikad baik dari Terdakwa untuk menyelamatkan keuangan Negara yang berupa Bank Garansi. Hal tersebut diatas makin memberikan keyakinan kepada diri saya bahwa para hakim telah dapat meyakini apa yang sebenarnya telah terjadi. Walaupun akhirnya cukup mengagetkan bahwa Drs. A. Ruskandar MBA, karena kesalahan Administrasi Keuangan, dinyatakan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi. Pertanyaan timbul, bagaimana seandainya Drs. A. Ruskandar tidak menyarankan kepada saya, atau saya tidak menerima saran tersebut, sehingga bank garansi tersebut tidak dapat dicairkan, dan terjadi kerugian negara? Apakah saya dan Drs. A. Ruskandar juga akan dipersalahkan, dan kemudian dihukum? Jadi apa yang Drs. A. Ruskandar dan saya harus lakukan?
Disisi lain Pengadilan Tinggi Jakarta yang sama, dalam kasus yang sama tetapi dimana saya sebagai terdakwa, dengan mengambil alih segala pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal ini berarti bahwa dalam kasus saya, Pengadilan Tinggi Jakarta dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dana talangan 4,7 miliar tersebut belum kembali seluruhnya. Sungguh saya tidak mengerti. Permainan apa lagi yang telah terjadi.
Tetapi saya sangat berharap dan berdoa serta memohon kehadirat Allah SWT, bahwa Majelis Hakim ditingkat Kasasi, akan memberikan pertimbangan yang cermat, adil, dan tidak diskriminatif. Semoga.

Harapan kita semua, slogan UNTUK KEADILAN - PRO JUSTISIA - DEMI KEADILAN akan menjadi kenyataan bagi pencari keadilan.

Kilas balik 
Munculnya kasus ini karena adanya kecurigaan penggunaan dana nonbujeter Bulog yang mengalir ke Partai Golkar. Presiden Abdurachman Wahid (Gusdur) menerima laporan disidang kabinet dari Menhan waktu itu Prof. DR. Mahfud , yang didasari oleh data yang berasal dari Kepala Bulog saat itu , DR. Rizal Ramli. Tujuan utama meng blow up kasus ini adalah untuk membubarkan Partai Golkar sebelum Sidang Istimewa MPR. Kedudukan sayapun berubah dari saksi menjadi tersangka untuk memaksa saya kembali ke Indonesia. Jumlah uang yang dituduhkan kepada saya berubah-rubah. Mulai Rp. 90 milyar sesuai laporan Prof. DR. Mahfud, kemudian sewaktu mulai diperiksa di Kejaksaan Agung menjadi Rp. 54,6 milyar, semula hanya mengenai dana Rp 40 milyar dan Rp. 10 milyar, kemudian muncul susulan Rp. 4,6 milyar yang berhubungan dengan PT. Goro Batara Sakti. Dan akhirnya dalam dakwaan menjadi Rp. 62,6 milyar, karena meliputi pemakaian dana non bujeter lainnya selama saya menjabat Kepala Bulog. Kenyataan menunjukan bahwa kasus dana nonbujeter Bulog yang dikaitkan dengan politik, telah berubah menjadi kasus penyimpangan penggunaan dana nonbujeter Bulog secara umum, dan yang dicari-cari.
Kalau memang dasarnya adalah penyimpangan pemakaian dana nonbujeter Bulog secara keseluruhan, maka seharusnya semua mantan kepala Bulog diperiksa, termasuk Drs. Jusuf Kalla (sekarang Wakil Presiden), DR. Rizal Ramli, dan Drs. Widjanarko M.A. Pertanyaannya mengapa hanya kasus ini yang di blow up? Penguasa sewaktu itu hanya menunjuk hanya kasus ini karena ada kepentingan politik. Inilah kekuasaan dan politik. Aroma politik dan kekuasaan telah mengotori hukum kita ini.
Disisi lain kita patut mempertanyakan, mengapa Komandan Paspampres dan DR. Laode Kamaluddin (yang waktu itu menjabat Irjenbang) tidak diperiksa di Kejaksaan Agung dan tidak dijadikan saksi oleh Jaksa Penuntut Umum? Apakah karena secara kedinasan mereka adalah pejabat yang langsung berada dibawah Presiden? Hal ini memperkuat dugaan bahwa adanya skenario untuk menjauhkan kasus ini dari keterlibatan pusat kekuasaan pada waktu itu. Semacam cuci tangan. Sebaliknya apa yang terjadi dengan Jenderal Wiranto yang telah dijadikan saksi, tetapi bukan stafnya yang langsung menerima dana. Apakah ada upaya menyudutkan Wiranto? Apakah dia dianggap musuh politik?

Sejak saya kembali ketanah air pada tanggal 29 September 2001, saya dalam status dicekal, dilarang bepergian keluar negeri, oleh Kejaksaan Agung. Ijin yang pernah saya mintakan untuk membawakan makalah di Konperensi mengenai Transisi menuju Demokrasi di Madrid  Spanyol, yang diselenggarakan oleh Club of Madrid, tidak pernah ditanggapi. Saya mengasumsikan ditolak. Setelah pembacaan vonis dan menyelesaikan dokumen untuk banding, dalam keadaan tidak dicekal, saya menyempatkan diri pergi ke Jerman dan AS untuk secara resmi menunda untuk sementara waktu kegiatan saya diperguruan tinggi Negara-negara tersebut. Sekembali dari luar negeri saya kemudian dicekal lagi mulai tgl. 19 Agustus 2003, kemudian pada tanggal 25 Agustus 2004 pencekalan tersebut diperbaharui, malahan saya diminta untuk menyerahkan paspor kekantor Imigrasi. Proses ini berjalan sudah tiga tahun, saya kehilangan kesempatan untuk meneruskan profesi, kepedulian dan kiprah saya dalam bidang iptek dan pendidikan. Program saya diluar negeri harus dikesampingkan, tidak tahu kapan ada kesempatan lagi. Kesempatan yang diberikan oleh beberapa perguruan tinggi swasta ditanah air tersandung dengan status hukum perkara saya yang belum selesai.
Kedudukan saya sebagai Komisaris Utama PT Dirgantara Indonesia dan PT Telkomsel telah dicabut semasa pemerintahan Gusdur. Saat ini saya dalam proses untuk pensiun sebagai Ahli Peneliti Utama BPPT. Kegiatan utama saat ini terus menjalankan tugas sebagai Guru Besar di ITS  Surabaya.

Selama pemeriksaan, dalam tahanan, proses pengadilan disegala tingkatan, aroma politik dan uang makin menyengat.
Dalam pemeriksaan di Kejaksaan Agung dengan janji dikeluarkannya SP3 mendominasi lobi yang dilakukan, tentu semuanya tidak dapat dibuktikan atau diajukan kepengadilan.
Demikian juga dalam tahanan, kembali lobi berjalan untuk bisa mengurangi masa tahanan. Berbagaii cara dilakukan dan dilaksanakan secara diskret. Menjadi tersangka dan tahanan berada pada posisi yang lemah. Kita menghadapi kelompok dengan jiwa korps yang sangat tinggi dan rapih. Disisi lain dilingkungan pegawai negeri jiwa korps tidak ada. Apalagi dilingkungan Bulog sendiri jangankan korps, Bulog sudah dipakai ajang pertarungan antar kekuatan politik.
Demikian juga proses pengadilan di segala tingkat, aroma politik dan uang tetap menyelubungi.
Tetapi mengapa tidak ada yang berani membuka? Takut pada penguasa? Atau mempertanyakan apakah ada gunanya bagi dirinya?

Apakah kita semua, terutama para pemimpin dan elit politik, sudah tidak punya kepekaan nurani. Keadaan proses hukum kita sudah secara umum diketahui dan dibicarakan. Apa benar para pemimpin dan elit politik tidak mendengar dan tidak tahu apa yang terjadi? Apakah kita semua sudah buta, tuli dan beku?

Kembali kekasus Buloggate II, Putusan Mahkamah Agung No. 572 K/Pid/2003, dalam kasus Ir. Akbar Tanjung, telah memberikan pengertian yang benar mengenai kewenangan Kepala Bulog dalam mempergunakan dana nonbujeter Bulog, perlu diartikan bukan hanya pada kasus Ir. Akbar Tandjung yang menggunakan dana nonbujeter sebesar Rp. 40 milyar, tetapi akan mencakup semua tindakan Kepala Bulog. Tentu pertimbangan majelis di Mahkamah Agung ini menjadi pegangan dalam penyelesaian kasus sejenis. Demikian juga pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dalam kasus yang melibatkan Drs. Achmad Ruskandar MBA, mengenai tidak adanya kerugian Negara dalam kasus PT Goro Batara Sakti, yang seharusnya diberlakukan secara konsisten dan konsekwen, serta tidak diskriminatif.
Semoga Allah SWT selalu memberkahi kita semua.

RR, Maret 2005

add comment

webmaster