LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN MASYARAKAT

You are not logged in
You are here: home  -  presentation  -  show presentation
Login
email

Password

 
I forgot my password.
please send me a new one.

September 2014
sun mon tue wed thu fri sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
aug  |  oct

Google Search

LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN MASYARAKAT
creator: Rahardi Ramelan
category: Opini
create date: 2010-12-10
user group:
role: all
LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN MASYARAKAT
Rahardi Ramelan

Salah satu hasil sidak Satgas Pemberantasan mafia hukum, ialah beredarnya tayangan televisi keberadaan ?istana? di Rutan Pondok Bambu yang dihuni oleh dua orang narapidana kasus suap dan narkoba. Tayangan tersebut berhasil menarik perhatian semua pihak. Mulai menteri, pejabat, politisi, para pakar hukum, media, dan masyarakat luas menyampaikan pendapatnya secara terbuka. Keadaan sel, dan berbagai kekhususan yang didapatkan oleh narapidana ?tertentu? menjadi topik polemik. Adanya ?istana? di Rutan Pondok Bambu, merupakan pembuktian visual, apa yang sebenarnya telah lama menjadi ceritra dalam masyarakat mengenai keberadaan serupa di beberapa Lapas atau Rutan.
Pembangunan yang terus berkembang ditanah air kita ini, berdampak pada berkembangnya juga produk perundangan untuk menegakan keadilan disamping KUHP. Hal ini menyebabkan makin beragamnya perbuatan yang bisa dipidanakan. Perkembangan tersebut membawa implikasi, bertambahnya ragam warga masyarakat yang terkena pidana dan harus menjalankan hukuman penjara. Lembaga Pemasyarakatan(Lapas) yang tadinya disebut penjara, sekarang ini dihuni bukan saja oleh pencuri, perampok, penipu, pembunuh atau pemerkosa, tetapi juga diisi oleh pemakai, pengedar dan bandar narkoba, serta penjudi dan bandar judi. Selain itu dengan intesifnya penegakkan hukum pemberantasan KKN dan white collar crime lainnya, Lapas juga dihuni oleh mantan pejabat negara, mantan wakil rakyat, direksi bank, intelektual, profesional, bankir, dan pengusaha, yang mempunyai profesionalisme dan kompetensi yang tinggi. Diantaranya telah berbakti bagi negara, dan mendapat penghargaan negara. Sebagian lagi telah sukses mengembangkan usahanya, yang memberi dampak luas kepada ekonomi nasional, termasuk penciptaan lapangan kerja.
Spektrum yang sangat luas dari penghuni Lapas, baik dari kejahatan, latar belakang, profesionalisme, usia, dan lamanya hukuman, maka pengelolaannyapun menjadi sangat kompleks dan memerlukan penyesuaian ataupun perubahan. Hazairin (1981) dalam bukunya ?Tujuh Serangkai Tentang Hukum ? menyatakan :?Masyarakat tanpa penjara adalah suatu ideal yang sangat tinggi mutu filsafahnya dan sangat besar keuntungannya, spirituil dan materiil, hidup dalam penjara walaupun sekali dalam penjara yang super modern, adalah hidup yang sangat menekan jiwa, pikiran dan hidup kepribadian?.
Penjara di Indonesia, walaupun sudah lebih dari 40 tahun menerapkan sistem baru, yaitu sebagai lembaga pemasyarakatan, tetapi kenyataannya perubahan dari sistem kolonial boei belum menggambarkan hasil yang diharapkan. Yang selalu menjadi alasan adalah kurangnya atau tidak tersedianya infrastruktur yang memadai, baik infrastruktur fisik maupun infrastruktur piranti lunaknya. Yang disalahkan selalu kurangnya anggaran. Dari sepuluh prinsip konsep pemasyarakatan, yang penting antara lain: negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk / lebih jahat daripada sebelumnya ia masuk lembaga, narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dapat dialami, selama kehilangan kemerdekaan bergerak, tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat, dan narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya. Prinsip-prinsip itulah, yang dalam pelaksanaanynya menjadi beban bagi Lapas dalam menghadapi narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
Dengan keterbatasan fasilitas dan anggaran, Lapas ?terpaksa? mengadakan pendekatan dan meminta dukungan WBP yang mempunyai kemampuan dan status ekonomi lebih baik, untuk turut membiayai upaya perbaikan dan program didalam Lapas. Partisipasi WBP tertentu ini, sering diimbangi dengan pemberian perlakuan khusus, atau sebaliknya. Dalam melaksanakan pengelolaan Lapas, pejabat dan petugas harus menghadapi pilihan yang delimatis untuk dapat mewujudkan cita-cita pemasyarakatan, ketenangan dan keamanan, dengan memberikan dispensasi ataupun mengenyampingkan berbagai ketentuan yang berlaku.
Data menunjukan bahwa pada tahun 2009, di Lapas dan Rutan yang berjumlah sekitar 400, terjadi kelebihan penghuni sebesar 42 ribu, atau sekitar 47% dari kapasitas. Penghuni Lapas dan Rutan, bukan hanya narapidana, melainkan juga tahanan titipan dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, yang menunggu atau sedang menjalankan proses pengadilan. Di beberapa Lapas dan Rutan jumlah tahanan titipan ini mendekati 40%. Belum terhitung tahanan yang berada di tempat atau rumah tahanan kepolisian dan kejaksaan. Sudah saatnya, bagi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan tidak selalu melakukan penahanan, hanya berdasarkan peraturan yang normatif. Demikian juga para hakim agar tidak selalu menjatuhkan hukuman kurungan badan. Misalnya untuk hukuman ringan, dapat dilaksanakan dengan memberikan hukuman lain, seperti hukuman denda atau kerja sosial.

Budaya
Kepadatan penghuni dan keterbatasan dana operasional, menyebabkan terjadinya hubungan saling pengertian antara narapidana tertentu dengan petugas dan pengelola. Budaya di Lapas tidak ada bedanya dengan budaya di masyarakat. Karena pada dasarnya budaya melekat pada manusianya. Kehidupan yang tertekan dan kehilangan kebebasan bergerak, menyebabkan narapidana berada dalam posisi yang lemah menghadapi penguasa dibandingkan dengan mereka yang berada di masyarakat bebas. Dengan maraknya mafia peradilan dan markus, sebagian narapida merasakan bahwa dakwaan dan keputusan pengadilan jauh dari kebenaran dan rasa keadilan. Kalau didalam masyarakat kita harus mengeluarkan ongkos untuk mendapatkan hak publik kita, hal serupa terjadi juga bagi narapidana dan tahanan didalam Lapas dan Rutan dengan ongkos yang lebih tinggi. Apalagi untuk mendapatkan dispensasi dan pelayanan istimewa. Keberadaan para narapidana dengan kemampuan ekonomi yang lebih tinggi, sering juga dimanfaatkan untuk membantu narapidana lainnya membiayai ongkos yang harus mereka bayar.
Janganlah diharapkan kehidupan didalam Lapas akan berbeda dari kehidupan masyarakat lainnya. Kalau di masyarakat dikenal adanya uang pengertian, uang pelicin, uang partisipasi, berbagai jenis iuran, adanya calo dan perantara, maka akan terifleksi dalam kehidupan di Lapas dengan lebih keras dan intensif. Rumah prodeo sudah tidak ada, semua ada ongkosnya.
Masalahnya terletak pada budaya kita.
Dikirim ke SP tgl 21 Januari 2010

add comment

webmaster